Dedi Mulyadi Ajak Insinyur Taati Kode Etik dan Bantu Atasi Kemacetan, Banjir, dan Angkot Tua di Jawa Barat

Reviewbogor, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengajak para insinyur di Indonesia menjalankan tugasnya sesuai kode etik, sekaligus membantu menyelesaikan masalah harian warga seperti kemacetan dan banjir di Kota Bandung.

Ia juga menawarkan peremajaan angkutan umum yang sudah tua dengan kendaraan baru yang ramah lingkungan. Ajakan itu disampaikan dalam pembukaan 44th Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO 44) yang digelar Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Bandung, Selasa (20/10/2026).

BACA JUGA: Dari Sekolah hingga Asuransi Nelayan, Ini Capaian Jabar di Balik Penghargaan Terbaik I

Poin Penting

• KDM menyebut Pemprov Jabar sangat membutuhkan insinyur untuk menyelesaikan masalah warga jangka pendek, seperti kemacetan dan banjir di Kota Bandung
• Ia menawarkan penggantian angkutan umum tua dengan armada baru yang ramah lingkungan, ramah anak, dan ramah ibu hamil, serta menyejahterakan sopir
• Rencana itu akan segera didiskusikan dengan PII
• KDM meminta insinyur bekerja sesuai kode etik, dengan dewan etik PII yang dapat menjatuhkan sanksi ringan hingga berat
• Ketua Umum PII menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk di sektor transportasi, dengan elektrifikasi dan standardisasi angkot

Masalah Harian yang Butuh Solusi Teknis

Menurut KDM, pemerintah daerah memerlukan insinyur untuk menangani persoalan sehari-hari warga yang berjangka pendek. Ia mencontohkan kemacetan dan banjir di Kota Bandung. Kemacetan di kota-kota di Jawa Barat, katanya, muncul karena transportasi belum tertata dengan baik.

Peremajaan Angkot dengan Karakter Wilayah

Untuk mengurai persoalan itu, KDM menawarkan penggantian angkutan umum yang sudah tua dengan kendaraan baru. Ia juga menyoroti sistem setoran yang selama ini membebani sopir.

“Tidak usah lagi stor pada tuannya tetapi dibuat karakter wilayah, dimana nanti mobilnya ramah lingkungan, ramah anak, ramah ibu hamil kemudian juga memberikan kesejahteraan bagi para sopir,” kata KDM.

Rencana tersebut akan segera dibahas bersama PII.

Etika Insinyur: Seperti Dunia Kedokteran

KDM mengingatkan insinyur agar bekerja sesuai kode etik. Ia membandingkannya dengan dunia kedokteran, yang punya mekanisme dewan etik dan sanksi untuk malapraktik.

“Di dunia kedokteran itu ada ‘mal praktek’ dan kemudian nanti itu dibahas di dewan etik dan kemudian ada sanksi. Para insinyur ini sebenarnya sama dengan dunia kedokteran, problem yang terjadi diakibatkan salah perencanaan, salah teknis engineering pengelolaan itu harus secara terbuka di omongin itu siapa,” ujarnya.

Dewan etik PII dapat memutuskan sanksi dari ringan hingga berat, termasuk blacklist yang melarang insinyur pelanggar kode etik bekerja di sektor riil di Indonesia. KDM berharap pengaruh etik PII makin kuat agar insinyur bekerja demi tiga hal: ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan.

PII Siap Bekerja Sama, Angkot Dielektrifikasi

Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibie menyatakan pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah daerah, salah satunya di sektor transportasi.

Menurutnya, angkot perlu diubah menjadi moda yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan tetap membuka lapangan kerja bagi pengemudi. Dalam konsep baru, pengemudi angkot akan seperti pelaku UKM yang memiliki kendaraannya sendiri. Ia menambahkan, armada angkot juga perlu dielektrifikasi dan distandardisasi.

BACA JUGA: PHK Jawa Barat 2026 Tertinggi di Indonesia, 13.044 Pekerja Terdampak

“Konsep telah diubah pengemudi angkot ke depan mereka seperti UKM dia akan memiliki sendiri,” paparnya.

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apa yang disampaikan Dedi Mulyadi kepada para insinyur?
Ia mengajak insinyur bekerja sesuai kode etik dan membantu menyelesaikan masalah harian warga, seperti kemacetan dan banjir.

Apa rencana KDM untuk angkutan umum?
Mengganti angkutan umum tua dengan armada baru yang ramah lingkungan, ramah anak, dan ramah ibu hamil, serta menyejahterakan sopir.

Apa sanksi bagi insinyur yang melanggar kode etik?
Dewan etik PII dapat menjatuhkan sanksi ringan hingga berat, termasuk blacklist dari sektor riil di Indonesia.

Bagaimana tanggapan PII?
Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibie menyatakan siap bekerja sama, dengan konsep elektrifikasi dan standardisasi angkot serta kepemilikan kendaraan oleh pengemudi.

Di mana dan kapan acaranya?
CAFEO 44 digelar PII di Bandung, mulai Selasa (20/10/2026).

Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Barat (20/10/2026).